BREAKING NEWS
Loading...

Berita

Kabupaten

Malang Raya

Info

Nasional

Artikel

Internasional

Motivasi

Hasil Rekapitulasi KPU Kab Malang: Sanusi-Lathifah Unggul

Rekapitulasi surat suara di Kab Malang

mALANg rAYa

Malang - KPU Kabupaten Malang mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut 1 M Sanusi-Lathifah Shohib (Salaf) meraih suara tinggi mengalahkan paslon nomor urut 2 Gunawan HS-Umar Usman (GUS).
Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika mengatakan, paslon M Sanusi-Lathifah Shohib tercatat memperoleh 782.356 suara. Sedangkan untuk paslon Gunawan HS-dr Umar Usman meraih perolehan suara sebanyak 399.144 orang.

"Perolehan suara paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut 1 sebanyak 782.356 pemilih suara sah dan paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut 2 sebanyak 399.144 pemilih suara sah," kata Mahardika kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

Dia menambahkan, perolehan suara itu didapatkan dari 33 kecamatan. Dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilbup Malang 2024, tercatat ada 1.237.260 surat suara terpakai.

Dari jumlah tersebut, 1.181.500 lembar merupakan surat suara sah dan 55.760 lembar sisanya adalah surat suara tidak sah.

 "Suara tidak sah itu biasanya mencoblos tidak sesuai ketentuan. Bisa jadi di luar kolom, tidak dicoblos atau dicoblos lebih dari satu kali di kolom berbeda," terang Mahardika.

Sebelumnya, ada dua paslon yang mengikuti kontestasi Pilbup Malang 2024. Antara lain, paslon nomor urut 1 M Sanusi-Lathifah Shohib (Salaf) dan paslon nomor urut 2 Gunawan HS-dr Umar Usman (GUS).

Pasangan M Sanusi-Lathifah Shohib diusung oleh PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai NasDem, Partai Gelora, PSI dan PPP. Sedangkan pasangan Gunawan HS-dr Umar Usman diusung oleh Partai Golkar, PKS, Partai Hanura dan Partai Demokrat.


PENTING dan PERLU (kabmalang.com)
>>
Klik 👇
Investasi Crypto

,
Sumber : Detik.com

King's College London Beroperasi di KEK Singhasari

Bupati Malang HM. Sanusi (tengah) saat menghadiri kegiatan Joint Learning King's College London di KEK Singhasari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Kamis (5/12/2024). (Foto: Dok. Prokopim Setda Kabupaten Malang)



mALANg rAYa

Bupati Malang HM. Sanusi berbangga dan berbesar hati akhirnya King's College London telah beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. 

Hal itu disampaikan Sanusi saat menghadiri kegiatan joint learning King's College London kampus Indonesia di KEK Singhasari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. 

Di mana dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan pimpinan King's College London, pemerintah pusat, perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perbankan, perwakilan Konsulat Jenderal Kerajaan Inggris, jajaran kepala perangkat daerah, serta Muspika Singosari.  

Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, bahwa saat ini Kabupaten Malang memiliki perguruan tinggi atau kampus yang bertaraf internasional, yakni King's College London. 

King's College London sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Inggris yang telah beroperasi beberapa bulan lalu di KEK Singhasari. Sehingga Kabupaten Malang secara resmi telah memiliki perguruan tinggi berskala internasional. 

"Hal ini menjadi kebanggaan kita bersama. Karena pada akhirnya kerja sama dan kolaborasi yang terjalin erat ini telah membawa kita mencapai tahap membanggakan ini. Besar harapan kami, King's College London di KEK Singhasari ini dapat menghadirkan pendidikan terbaik bagi mahasiswanya," ujar Sanusi dalam sambutannya, Kamis (5/12/2024). 

Di mana dalam proses belajar mengajar di King's College London juga selalu menggunakan media digital yang ada. Meskipun terbatas dalam ruang dan waktu, proses belajar mengajar tetap berlangsung lancar dan efektif. 

Pejabat publik yang memiliki latar belakang sebagai guru itu menuturkan, dengan adanya King's College London, maka masyarakat Kabupaten Malang akan termotivasi untuk meningkatkan sumber daya manusia global di masing-masing daerahnya. Sehingga nantinya akan setara, unggul dan siap bersaing di tingkat global. 

Pihaknya juga menyampaikan, bahwa proses pendaftaran mahasisiwa baru akan didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Di mana untuk mekanisme dan persyaratan akan diinformasikan lebih lanjut. "Nanti Januari 2025 akan ada pembukaan pendaftaran baru lagi. Sehingga dalam lima tahun mendatang, targetnya bisa mencapai 700 mahasiswa," kata Sanusi. 

Lebih lanjut, pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang yang berkeinginan untuk menyetarakan pendidikan secara global, dapat mendaftar dan berkuliah di King's College London kampus Indonesia yang berlokasi di KEK Singhasari.



PENTING dan PERLU (kabmalang.com)
>>
Klik 👇
Investasi Crypto

,
Sumber : https://www.jatimtimes.com/


Miftah Minta Maaf

Miftah Maulana Habiburrahman 


Miftah telah bertemu langsung dengan penjual es yang menjadi sasaran olokannya dalam acara Magelang Bersholawat pada 20 November 2024. Ia meminta maaf secara langsung kepada penjual es yang bernama Sunhaji tersebut.

Miftah Maulana menjelaskan bahwa pertemuan ini dilakukan setelah video dirinya yang mengolok-olok Sonhaji viral di media sosial. Ia mengaku bahwa ucapan tersebut dimaksudkan sebagai candaan, namun disalahpahami oleh banyak orang.

"Karena saya butuh silaturahmi dengan Kang Sunhaji bakul es viral, beliau ini sering banget ikut ngaji di mana-mana, mengikuti, sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalahpersepsikan, tapi apapun itu Abah minta maaf sama Kang Sun," ujar Miftah dalam video yang diunggah akun X @Heraloebss, Rabu (4/12/2024).

Dalam video itu, Miftah tampak merangkul Sunhaji. Mereka didampingi oleh sejumlah orang saat bertemu.

Sunhaji pun mengaku telah memaafkan Miftah atas ucapan tersebut.

"Sudah dimaafkan lahir batin," tutur Sonhaji.






PENTING dan PERLU (kabmalang.com)
>>
Klik 👇
Investasi Crypto

,
Sumber :

Petisi Copot Miftah Maulana Utusan Khusus Presiden Tembus 179.812 anda Tangan


change.org Copot Miftah


mALANg rAYa

Petisi agar Miftah Maulana Habiburrahman dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden muncul usai pria yang akrab disapa Gus Miftah itu viral menghina penjual es teh. Per Kamis (5/12/2024) pukul 16.34 WIB, petisi bertajuk Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden yang dimuat di laman Change.org itu telah ditandatangani 179.812 orang.

Pemrakarsa petisi, Dika Prakasa, meminta agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang posisi yang diberikan kepada Gus Miftah. Dika berpendapat tindakan Gus Miftah bertentangan dengan prinsip Prabowo yang menghargai para pedagang kaki lima, seperti penjual bakso, serta nelayan.

Muncul Petisi Desak Prabowo Pecat Gus Miftah Buntut Viral Hina Penjual Es Teh

Dika juga menegaskan bahwa jika tindakan Gus Miftah terus dibiarkan, hal tersebut dapat merusak citra pemerintahan Prabowo.

"Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah gambaran karakter beliau, karena hal seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Untuk itu, agar jajaran bapak sejalan dengan bapak, segara copot Gus Miftah!" tulis Dika.

Sunhaji Penjual Es Teh yang Viral Diolok-olok Gus Miftah Diangkat Jadi Anggota Banser

Publik pun menyampaikan dukungan terhadap petisi ini pada kolom komentar. Salah satu penandatangan petisi, Augustinus Sitorus, menyatakan perbuatan Gus Miftah sangat mencoreng jabatan Utusan Khusus Presiden.

Petisi yang meminta Gus Miftah dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden sudah ditandatangani lebih dari 179.812 orang. (Foto: Change.org)

Oleh karena itu, dia meminta agar Gus Miftah segera dicopot dari jabatannya.

"Karena perbuatan Gus miftah sungguh sangat mencoreng jabatan yg ia terima sbagai UKP bidang ke agamaan. Tidak mencerminkan pemuka agama yg baik..harap copot segera dari jabatannya," tulis Augstinus.

Sementara itu, penandatangan petisi lainnya, Aulia Az, mengaku tidak rela uang pajak yang dibayarkannya digunakan untuk menggaji Gus Miftah.


"Saya tidak ikhlas jika uang pajak yang saya bayar menggaji untuk menginjak/menghina orang yang tidak mampu. Jangan menormalisasikan kalimat negatif sebagai candaan, Manusia penjual agama demi kekuasaan dan amplop," tulis Aulia.

Sedangkan penandatangan petisi lainnya, Indah Laras, menilai Gus Miftah tidak layak menjadi pejabat negara. Sebab, menurut dia, Gus Miftah tidak bisa dijadikan panutan.

"Gus Miftah tidak layak menjadi pejabat yang bisa dijadikan panutan terutama lisan dan sikapnya yang arogan," tulis Indah.



Klik 👇
Investasi Crypto

,
Sumber :


Top
Submit Express Local SEO