Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) mengajukan anggaran sebesar Rp.45,68 triliun untuk
tahun 2018. Jumlah tersebut sudah termasuk anggaran untuk pertemuan
tahunan Bank Dunia-IMF yang berlangsung di Bali pada tahun 2018 nanti
dan memilliki anggaran sebesar Rp. 810,17 miliar. Akan tetapi ada
sejumlah anggota Komisi 11 DPR keberatan dengan angka pada anggaran
tersebut.
Fraksi
PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo menyebutkan bahwa anggaran untuk
pertemuan IMF di Bali itu terlalu besar. Menurutnya, Kemenkeu seharusnya
lebih banyak mengoptimalkan anggaran untuk mendongkrak kinerja pajak.
Soalnya, kinerja pajak selalu gagal mencapai target.
"Tantangan
Kemenkeu di bidang pajak sangat besar dan harusnya berfokus mengejar
penerimaan pajak," ujar Andreas di rapat kerja Komisi 11 DPR dengan
pejabat Kemkeu, Selasa (12/9).
Sementara
IMF. Indonesia sebagai tuan rumah tidak perlu mengeluarkan dana sebesar
itu. "Ini pemborosan, bandingkan dengan dana diklat pengelolaan dana
desa hanya Rp 17,5 miliar dan hanya 500 kepala desa atau 0,6% dari total
kepala desa yang diundang," ujar Elviana.
Menteri
Keuangan Sri Mulyani mengingatkan, acara IMF-Bank Dunia ini penting
bagi Indonesia dan bukan pemborosan. "Ini bukan untuk memamerkan ke IMF
karena mereka sudah tahu kita dan kita punya share di sana, tetapi untuk
memamerkan Indonesia pada 15.000 tamu yang berasal dari berbagai
negara, lembaga internasional, dan lembaga keuangan. Kita ingin
memperlihatkan Indonesia dengan kemajuan pembangunan ini," kata Sri
Mulyani.
Penggunaan
dana ini semata-mata adalah bentuk dari keramahan Indonesia menjadi
tuan rumah acara tersebut, tegas Sri Mulyani. Hal ini harusnya sudah
menjadi lumrah dilakukan untuk bergaul di lingkungan internasional.
“Bukan hal baru dan ini terkait martabat negara,” tandasnya.
Sumber : http://www.dpr.go.id/blog/kegiatan-detail/id/1504/berita/1490
Tidak ada komentar: